Jakarta, MCNID.net--Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, mengajak komunitas internasional, para diplomat, dan tokoh lintas agama untuk melahirkan sebuah "Proposal Peradaban Bersama".

Solusi konkret ini dinilai mendesak guna merumuskan tata kelola dunia baru di tengah runtuhnya tatanan global lama akibat rentetan konflik supremasi yang kian meluas.

Ajakan strategis tersebut disampaikan Anis Matta saat menjadi pembicara dalam forum internasional peringatan International Day for Dialogue among Civilizations (Hari Dialog Antar Peradaban Internasional) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

"Momentum dialog ini sangat penting untuk mengumpulkan satu proposal peradaban bersama. Proposal peradaban bersama ini adalah menemukan satu model sosial, model ekonomi, dan model politik baru yang bisa menyatukan lima hal, yang pertama adalah agama," ujar Anis Matta.

Menurut Anis, dunia hari ini sedang dicengkeram oleh konflik geopolitik yang akarnya berasal dari krisis sistemik. Krisis tersebut meliputi fondasi pemikiran tata kelola dunia pasca-Perang Dunia II yang kini sudah berumur 80 tahun, krisis institusi global seperti PBB yang mandul dan diibaratkannya bak "payung bocor", serta krisis kepemimpinan yang melanda hampir seluruh negara.

Rentetan krisis ini memicu terjadinya konflik supremasi (conflict of supremacy) di antara para kekuatan besar (great powers) yang sedang bertransisi. Anis menganalisis bahwa runtuhnya tatanan lama menuju tatanan baru ini ditandai dengan rentetan "kontraksi" berupa perang regional yang berlarut-larut, seperti Perang Ukraina di Eropa dan konflik di Timur Tengah.

"Kita sedang berada dalam proses transisi menggantikan tatanan lama ini dengan tatanan baru. Yang sudah pasti adalah tatanan lama ini mati, yang baru belum muncul. Dalam proses kemunculannya, itu seperti proses ibu hamil, akan banyak kontraksi selama proses kehamilan itu. Semua konflik yang kita saksikan sekarang ini ada dalam perspektif ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Anis menggarisbawahi bahwa konflik di Timur Tengah, termasuk perang Iran dan isu kemerdekaan Palestina, harus dijadikan tonggak sejarah (milestone) untuk menyusun cetak biru peradaban baru yang mengakhiri ketidakadilan, termasuk di sektor ekonomi global.

Ia mencontohkan bagaimana hasil penjualan minyak di Asia selama ini justru lebih banyak diinvestasikan kembali ke Barat, yang menurutnya merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi bagi umat manusia.

Anis menegaskan bahwa di era globalisasi, umat manusia tidak mungkin kembali ke zaman kuno di mana antarbangsa tidak tersatukan dalam satu platform bersama. Oleh karena itu, Indonesia yang berada di belahan Timur dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani lahirnya proposal peradaban baru tersebut.

"Dua perang besar ini pada dasarnya adalah gangguan besar kepada tiga benua tua (Asia, Eropa, Afrika). Melalui momentum ini, saatnya kita mengembalikan keseimbangan dunia melalui model baru yang ditawarkan dalam proposal bersama," tambahnya.

Dalam pandangan filosofisnya, Anis menyebutkan bahwa sebuah peradaban dibangun oleh lima rukun utama: manusia, tanah, waktu, pikiran, dan cita rasa keindahan. Di mana sepanjang sejarah, agama menjadi sumber utama yang paling banyak memengaruhi pikiran manusia dalam membangun peradaban.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada satu pun peradaban, termasuk Barat yang dominan selama lima abad terakhir, yang bisa mengklaim sebagai kontributor tunggal karena sejarah adalah capaian akumulatif yang saling mewarisi.

Berdasarkan hukum sejarah (sunnatut tadafu), ketika sebuah kekuatan mengalami fase destruksi atau penurunan, maka akan muncul kekuatan baru, seperti kebangkitan bangsa-bangsa Asia saat ini, untuk menciptakan keseimbangan baru (ekuilibrium).

"Bangsa yang pernah dominan selama lima abad terakhir ini mungkin tidak lagi memiliki syarat untuk mempertahankan kepemimpinannya. Dan bangsa-bangsa yang belum mendapatkan giliran memimpin peradaban manusia mungkin sudah waktunya memimpin manakala mereka memiliki syarat-syaratnya," pungkas Anis.

Sebagai informasi, forum internasional ini digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan DPD RI dan DPR RI. Mengangkat tema "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia", agenda strategis ini turut mengusung lima misi utama demi meretas jalan perdamaian dunia.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia Ahmad Doli Kurniawan, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, serta Duta Besar negara sahabat seperti Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah H. Amodi, Dubes Turki Talip Küçükcan, dan Dubes Timor Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares.