Jakarta, MCNID.net--Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membendung gelombang spam komentar judi online (judol) di media sosial.
Menurunya, serangan yang semakin terorganisasi dan memanfaatkan teknologi mutakhir memerlukan tindakan kolektif dari berbagai pihak, termasuk perusahaan platform digital global.
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa (30/6/2026) dikutip dari Antara. Dia menyoroti bagaimana para pelaku judol kini telah mengadopsi sistem canggih yang mampu memantau aktivitas media sosial secara real-time.
"Ini memerlukan kerja sama lintas lembaga dan tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta dalam hal ini platform untuk menangani persoalan tersebut," ujar Meutya.
Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Komunikasi dan Digital, pola serangan komersial judol kini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan digerakkan oleh infrastruktur digital yang masif.
Sistem milik pelaku bekerja dengan cara memantau aktivitasi di media sosial secara real-time, mendeteksi akun-akun yang sedang mengalami lonjakan interaksi dan mengirimkan hingga ribuan komentar promosi judi online secara otomatis menggunakan akun-akun mesin atau bot.
Melihat kompleksitas tersebut, Meutya menilai penanganan dari sisi hilir atau pemblokiran oleh pemerintah saja tidak akan cukup tanpa adanya benteng pertahanan dari sistem internal pemilik platform media sosial itu sendiri.
Lebih lanjut, Meutya memaparkan bahwa distribusi sasaran spam komentar ini telah bergeser ke akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, dengan influencer lokal di tingkat daerah sebagai sasaran terbesarnya.
Mengingat tingginya angka serangan pada akun instansi pemerintah dan media massa, Menkomdigi kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan dukungan penuh dari raksasa teknologi pemilik platform demi memperkuat upaya pencegahan serta penindakan di ruang digital.
