Jakarta, MCNID.net--Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dan berhati-hati dalam menempatkan sumber daya manusia (SDM) pada jabatan-jabatan strategis yang mengelola hajat hidup orang banyak.

Kiai Cholil menegaskan, penempatan pejabat negara, terutama yang memegang program dengan anggaran besar, tidak boleh sekadar berbasis kedekatan atau formalitas, melainkan harus mengutamakan kompetensi tinggi dan integritas moral yang kokoh.

“Ini menjadi pelajaran kepada pemerintah bahwa dalam segala urusan diserahkan kepada orang yang mampu dan kompeten di bidangnya itu. Selain dia kompeten, dia punya karakter bersih, karakter berjuang. Bukan karakter hanya mengambil untung, merugikan pada masyarakat. Apalagi ini berkenaan dengan uang besar,” tegas Kiai Cholil di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Kritik tajam dari ulama asal Madura ini disampaikan menyusul langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan dan menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi Program MBG. Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kiai Cholil sangat menyayangkan adanya oknum pejabat yang masih bermental memburu keuntungan pribadi di tengah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa. Menurutnya, egoisme oknum tersebut mengorbankan kepentingan rakyat dan memperburuk citra program pemerintah.

“Karena program yang diragukan oleh masyarakat MBG ini menjadi minus, dan lebih minus dengan dikorupsi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kiai Cholil mengapresiasi ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum ini, sekaligus mendesak agar Kejaksaan Agung mengusut tuntas semua jaringan yang terlibat ke akar-akarnya tanpa tebang pilih.

Sebagai langkah konkret agar program ini tidak lagi menjadi ladang korupsi akibat tata kelola yang salah, Kiai Cholil menyarankan agar pemerintah mengubah strategi eksekusi di lapangan. Dibandingkan memaksakan proyek pengadaan terpusat yang rawan dimanipulasi, pemerintah didorong untuk memanfaatkan ekosistem yang sudah berjalan di daerah.

Kiai Cholil mencontohkan lingkungan pondok pesantren atau institusi pendidikan yang sudah memiliki sistem dapur mandiri dan kantin yang berjalan baik.

“Sehingga bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya (proyek fisik), tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita,” pungkas Kiai Cholil.