Jakarta, MCNid--Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dan Menteri Koperasi Ferry Julianoto menandatangani MoU tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat lewat Koperasi. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Kiai Cholil menjelaskan, penandatanganan ini karena MUI dan Kementerian Koperasi bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam menggerakkan ekonomi umat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
"MUI sebagai representatif moral-keagamaan umat, dan Kementerian Koperasi sebagai penggerak sektor riil, bersinergi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," kata Kiai Cholil.
Menurutnya, MoU ini menegaskan pentingnya perubahan paradigma umat Islam yang selama ini cenderung menjadi konsumen, menuju posisi sebagai produsen.
"Koperasi itu harus berjamaah dari anggota-anggotanya yang berdaya, kemudiaan menjadi sebuah kekuatan," sambungnya.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, implementasi dari kerja sama ini adalah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dari Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) Koperasi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh ormas-ormas Islam yang bernaung di MUI.
"Kemudiaan juga nanti kita akan bekerja sama dengan MUI untuk memperkuat konsentrasi kegiatan dalam konteks dakwah ekonomi ini dalam sektor riil," kata Ferry Juliantono usai penandatanganan MoU kepada wartawan.
Ferry mengajak ormas Islam yang bernaung di MUI untuk mulai membangun kekuatan ekonomi di sektor riil melalui koperasi. Kementerian Koperasi juga berencana mencetak manajer koperasi yang modern dan andal melalui Institut Koperasi Indonesia (Ikopin).
"Nanti bisa kita tempatkan juga termasuknya di koperasi-koperasi yang akan kita dirikan di pondok-pondok pesantren atau koperasi-koperasi masjid yang dimiliki oleh MUI beserta dengan jajaran ormas-ormas Islam di bawahnya," sambungnya.
Menteri Koperasi juga mengajak pengurus MUI untuk menjadi penyalur barang dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ferry menjelaskan, ada 3 fungsi hadirnya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pertama, menjadi penyalur dan menjual barang-barang bersubsidi seperti pupuk, gas LPG 3 Kg, hingga beras SPHP.
Kedua, penamung hasil produk masyarakat di desa seperti tanaman pangan, buah-buahan, peternakan, kerajinan maupun lainnya.
"Fungsi ketiga adalah akan menjadi instrumen terbawah untuk menyalurkan program-program dari pemerintah dan perusahaan. Apakah nanti itu BLT, Bansos, bantuan penerima keluarga harapan PLH, bantuan pangan non-tunan, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Ferry mengungkapkan, ketiga fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini ada relevansinya dengan MUI.
Ferry menjelaskan, fungsi pertama dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam menjual produk bisa diisi oleh produk-produk yang dibuat oleh ormas-ormas Islam yang bernaung di MUI.
"Apakah barangnya mulai dari sampo, sabun, deterjen, kecap, sambel dan lain sebagainya. Kami akan memprioritaskan produk-produk UMKM lokal, apalagi misalnya diproduksi oleh ormas-ormas Islam," ujarnya.
Dalam kerja sama tersebut, kata Ferry, Kementerian Koperasi akan memprioritaskan dan memberi dukungan dari LPDB Koperasi untuk mengkurasi, menginkubasi, dan membiayai hasil produksinya.
"Saya janji akan saya tempatkan di rak-rak yang paling depan dari gerai-gerai Koperasi Merah Putih," tegasnya.
Ferry menjelaskan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi kesempatan untuk menjual barang maupun produk yang dihasilkan lainnya bagi masyarakat, khususnya bagi pengurus MUI.
Selain itu, dalam fungsi kedua, bisa menyerap produk-produk yang dihasilkan sebelum nantinya dijual ke pasar dalam negeri maupun luar negeri.
"Tapi ini sektor rill, sektor produktif, yang menurut hemat kami sedang mendorong. Termasuk juga kebijakan kami di LPDB untuk mendorong lebih banyak masuk ke sektor rill," ujarnya.
Kehadiran Menteri Koperasi Ferry Julianoto ke Kantor MUI didampingi Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Koperasi dan Segenap Direksi Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Kehadiran Menteri Koperasi ke Kantor MUI disambut secara hangat oleh sejumlah Dewan Pimpinan MUI, antara lain, Bendahara Umum MUI H Misbahul Ulum, Ketua MUI Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung, Ketua MUI Bidang PRK Dr Siti Ma'rifah, Ketua MUI Bidang Ukhuwah Zaitun Rasmin, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahudin Al Aiyub, dan Ketua MUI Bidang Seni Budaya Buya Pasni Rusli.
KH Cholil Nafis: Kerja Sama MUI-Kemenkop Ciptakan Ekosistem Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan
📅 08 April 2026✍️ Amir



