Jakarta, MCNID.net--Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan dunia internasional bahwa komitmen Indonesia dalam mengawal ketertiban dan perdamaian global memiliki landasan yuridis yang amat kokoh dan mutlak, yaitu Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut ditegaskan HNW saat membuka secara resmi forum internasional peringatan International Day for Dialogue among Civilizations (Hari Dialog Antar Peradaban Internasional) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

"Keputusan besar bangsa ini menetapkan bahwa boleh saja reformasi mengamendemen batang tubuh UUD 1945. Namun, untuk bentuk negara dan Muqaddimah (Pembukaan) UUD 1945, sama sekali tidak boleh diubah oleh siapa pun," ujar HNW di hadapan para diplomat dan tokoh lintas agama.

HNW menjelaskan, Pembukaan UUD 1945 telah mengunci arah politik luar negeri Indonesia secara jelas yang berbasis pada tiga prinsip utama: kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia terhadap isu global selalu tegak lurus dengan nilai-nilai tersebut.

Menurutnya, dinamika global saat ini sangat kompleks dan penuh tantangan akibat munculnya represi serta praktik penjajahan gaya baru. HNW menegaskan, situasi itu justru menjauhkan dunia dari esensi perdamaian yang hakiki.

"Tidak mungkin ada perdamaian jika yang muncul adalah represi atau penjajahan, karena yang lahir kemudian pasti ketidakadilan. Perdamaian yang benar itu hanya ada kalau ada keadilan. Dan kebenaran yang sejati hanya terjadi apabila tidak ada lagi penjajahan di atas dunia," tegas politisi senior tersebut.

Landasan konstitusional yang kuat ini, lanjut HNW, menjadi jangkar bagi pemerintah Indonesia dalam bersikap di panggung diplomasi global. Sikap tegas menentang penjajahan ini juga selaras dengan komitmen yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu implementasi nyata dari mandat konstitusi tersebut adalah konsistensi parlemen dan pemerintah Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina, yang kini situasinya kian memprihatinkan karena agresi telah meluas hingga ke Tepi Barat, Yerusalem, Lebanon, hingga Suriah.

"Parlemen Indonesia sangat aktif di Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan agenda utama membela kemerdekaan Palestina dan melawan kesewenang-wenangan. Konstitusi kita memberikan alas yang sangat kokoh dan kuat untuk perjuangan ini," imbuhnya.

Forum internasional yang mengusung tema "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia" ini mengemban lima misi utama. HNW mengingatkan bahwa mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 terkait perdamaian dunia tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Isu ketertiban dunia ini terlalu kompleks. Jika hanya bergerak satu pihak saja, apakah legislatif, eksekutif, NGO, ormas, atau perwakilan negara sahabat saja, maka perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai. Perlu kolaborasi total," pungkas HNW serembari membuka acara dengan bacaan basmalah.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin, Ketua Kaukus Parlemen untuk Pardamaian Dunia DPR/DPD RI Ahmad Doli Kurniawan, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Duta Besar (Dubes) Saudi Arabia untuk RI Faisal Abdullah H Amodi, Dubes Turki untuk RI Talip Küçükcan, dan Dubes Timor Leste untuk RI Roberto Sarmento de Oliveira Soares.