Jakarta, MCNID.net--Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk menambah alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Menurut Prabowo, penambahan anggaran mitigasi bencana ini dinilai mendesak untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional mengingat letak geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Dalam rapat yang membahas penanganan gempa bumi di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi mengandalkan pola penanganan reaktif.
"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ujar Presiden Prabowo.
Secara khusus, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Ketiganya diminta merombak dan menyusun ulang perencanaan anggaran dengan prinsip penyediaan sumber daya yang melebihi batas kebutuhan minimum.
Menurut Prabowo, pemenuhan armada penunjang seperti helikopter pemadam, pompa air, hingga alat berat tidak boleh dihitung secara pas-pasan. Pemerintah berencana memperkuat alokasi dana untuk pengadaan logistik dan sarana fisik hingga ke tingkat paling bawah. Salah satu rencana konkret yang didorong adalah penyediaan ekskavator berukuran kecil di tingkat desa, terutama pada kawasan yang langganan terdampak karhutla.
Tak hanya itu, penguatan anggaran ini juga mencakup rencana besar modernisasi alutsista untuk misi kemanusiaan. Pemerintah bakal mengalokasikan dana pembenahan untuk memodifikasi kapal induk yang dibeli dari Italia agar siap dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut sebagai pangkalan udara terapung. Kapal tersebut nantinya dirancang mampu menampung hingga 10 helikopter pemadam berkapasitas 4—5 ton air serta mengoperasikan drone pemantau.
Di samping pemenuhan sarana fisik, alokasi dana juga akan diarahkan pada pengembangan teknologi modifikasi cuaca. Prabowo meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji bahan pembenihan awan yang paling efektif agar operasi hujan buatan dapat berjalan lebih maksimal saat terjadi kekeringan ekstrim atau karhutla.
Presiden menekankan bahwa penyusunan master plan mitigasi bencana yang menyeluruh dan berbasis anggaran kuat merupakan investasi jangka panjang keselamatan rakyat.
Prabowo mengatakan, langkah preventif yang matang jauh lebih efektif meminimalkan korban jiwa dan kerugian ekonomi dibandingkan sekadar mengandalkan dana tanggap darurat setelah bencana terjadi.
