Jakarta, MCNID.net--Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa penentuan posisi tertinggi kepemimpinan keagamaan di PBNU dipastikan kembali diserahkan kepada para ulama sepuh nan kharismatik melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 NU mendatang.
Dalam mekanisme ini, sembilan kiai sepuh yang terpilih sebagai anggota AHWA akan menggelar musyawarah mufakat untuk menunjuk figur Rais Aam PBNU.
"Kalau yang Rais Aam, jelas sudah menggunakan AHWA yang akan dijaring ulama-ulama sepuh, karismatik yang akan memilih Rais Aam. Bisa saja dari AHWA sendiri atau dari luar AHWA," kata Kiai Cholil, Kamis (6/8/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini menerangkan, para jajaran muktamirin dari utusan cabang dan wilayah nantinya akan terlebih dahulu memilih sembilan kiai sepuh untuk menduduki posisi AHWA. Sesuai ketentuan AD/ART NU, para ulama yang masuk dalam AHWA harus memenuhi kriteria moral dan keilmuan yang ketat, seperti alim, adil, berintegritas, tawadhu, wara', zuhud, serta memiliki pengaruh yang kuat di tengah masyarakat.
Sistem pemilihan berbasis keteladanan ulama ini bukan kali pertama diterapkan. NU telah melestarikan skema AHWA sejak Muktamar ke-33 di Jombang pada 2015 dan Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 untuk menjaga kekhidmatan kepemimpinan Syuriyah dari dinamika politik praktis.
Berbeda dengan pemilihan Rais Aam yang sudah baku menggunakan AHWA, Kiai Cholil membeberkan bahwa mekanisme pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU masih terus digodok. Organisasi saat ini menyiapkan dua opsi tata cara penentuan Ketua Umum, yakni melalui sistem penjaringan sembilan kandidat untuk ditunjuk oleh Rais Aam dan AHWA, atau tetap memakai sistem pemungutan suara langsung dari utusan cabang yang mensyaratkan persetujuan Rais Aam terpilih.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan bakal berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Perhelatan akbar tersebut akan menjadi momentum penting pembagian peran kepemimpinan NU, di mana Rais Aam memimpin arah keagamaan sementara Ketua Umum mengendalikan operasional harian organisasi.
