Jakarta, MCNID.net--Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Suahasil Nazara, terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kiai Cholil meminta Suahasil untuk menata APBN dengan bijak serta mengerem kebiasaan menumpuk utang negara yang berpotensi membebani masa depan bangsa.
Kiai Cholil menilai bahwa aspek utama yang harus menjadi prioritas Menkeu Suahasil adalah merawat kepercayaan publik melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan amanah.
"Saya ucapkan selamat kepada Pak Suahasil Nazara yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Saya pikir bukan orang baru ya, beliau lama di Badan Fiskal, jadi Wakil Menteri sampai sekarang. Tolong dijaga kepercayaan publik, termasuk untuk menata, mengamankan APBN. Hindari banyak ngutang. Karena bagi kita, banyak ngutang tuh nggak baik," ujar Kiai Cholil Nafis di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan bahwa ketergantungan pada utang bukanlah jalan keluar yang ideal dalam menopang perekonomian nasional. Menurutnya, kebijakan fiskal yang terlalu mengandalkan pinjaman hanya akan melahirkan beban keuangan berlebih di kemudian hari.
Sebagai solusi konkret untuk menghindari ketergantungan pada penarikan utang, Kiai Cholil meminta Menkeu Suahasil agar melakukan reformasi strategi pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif dan mandiri dalam menggali potensi penerimaan tanpa terus-menerus membebankan rakyat kecil.
Ketua Badan Pengurus DSN MUI ini menekankan bahwa kekuatan pendapatan negara seharusnya ditopang oleh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara maksimal serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Dalam hal perpajakan, Kiai Cholil menyarankan agar fokus penarikan diarahkan kepada sektor bisnis dan korporasi, bukan perorangan yang rentan memicu skema pajak berganda.
"Yang kedua, pastikan pendapatan negara tidak hanya dari pajak. Tapi bagaimana memaksimalkan dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang baik. Bahkan mungkin pajak lebih disasar kepada bisnisnya, bukan perorangannya," tegas Kiai Cholil.
Kiai Cholil juga mengusulkan integrasi instrumen keagamaan ke dalam sistem fiskal. Kiai Cholil mendorong agar pembayaran zakat dapat diakui langsung sebagai tax credit (pengurang pajak), sehingga mampu membangkitkan kesadaran beragama sekaligus kepatuhan bernegara bagi umat Islam di Indonesia.
"Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan," imbuhnya.
Tak sebatas menyoroti utang dan APBN, Kiai Cholil Nafis juga mengingatkan Menkeu Suahasil tentang posisi strategis ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Kiai Cholil berharap agar potensi besar umat Islam tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai pasar konsumen, melainkan diangkat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kiai Cholil juga telah mengusulkan kepada CEO Danantara Rosan Roeslani untuk membentuk Danantara Syariah sebagai entitas khusus penampung aspirasi dan potensi finansial syariah di Indonesia.
"Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia. Kami sudah sampaikan kepada Pak Rosan, CEO Danantara, agar dibentuk Danantara Syariah untuk mengkonsolidasi ekonomi umat," ungkapnya.
Instrumen ekonomi umat ini, menurut Kiai Cholil, harus diakui secara resmi sebagai instrumen tata negara dan masuk secara utuh ke dalam kerangka kebijakan fiskal serta manajemen keuangan pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029.
Suahasil resmi menjadi Menkeu ketiga di era kepemimpinan Presiden Prabowo, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik pada 8 September 2025 usai menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Selepas mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan, Suahasil membeberkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait tugas barunya di Istana Negara.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dia menilai bahwa APBN memegang peranan vital dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah, sehingga kestabilan dan kepercayaannya harus betul-betul dijaga dari risiko krisis.
"Karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya," tutur Suahasil.
