Jakarta, MCNID.net--Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola sektor energi nasional. Langkah ini menyusul insiden pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir, yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan memukul sektor ekonomi.
Puan menegaskan bahwa pemadaman listrik dalam durasi panjang dan frekuensi yang sering ini bukan sekadar masalah teknis operasional belaka. Di balik padamnya aliran listrik tersebut, tersimpan persoalan fundamental yang menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” tegas Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta PLN untuk bersikap transparan kepada publik mengenai akar masalah yang memicu krisis listrik tersebut. Berdasarkan catatan yang diterimanya, gangguan pasokan batu bara berkalori menengah (medium range coal) serta kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik swasta (Independent Power Producer/IPP) menjadi pemicu utama ambruknya sistem kelistrikan.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Puan menyoroti bahwa dampak ketiadaan energi ini telah melampaui sekadar padamnya lampu. Pemadaman massal ini dinilai langsung memukul urat nadi ekonomi kerakyatan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang tidak memiliki sistem kelistrikan alternatif seperti generator cadangan.
“Bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia. Setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan,” paparnya.
Meskipun mengkritik keras tata kelola energi, Puan tetap menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat dan responsif yang diambil oleh manajemen serta petugas lapangan PLN dalam memulihkan stabilitas sistem kelistrikan.
Diketahui sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan persoalan ini dan menyatakan bahwa sistem kelistrikan di Jawa kini sudah mulai membaik.
Namun, Puan mengingatkan agar progres pemulihan ini tidak menghentikan proses evaluasi secara menyeluruh. PLN dituntut untuk segera memitigasi dampak pemadaman dan melindungi sektor pelayanan publik yang vital.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” pungkas Puan.
