Jakarta, MCNID.net--Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa tantangan geopolitik global saat ini terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu pihak. Menurutnya, menciptakan perdamaian dunia yang hakiki menuntut adanya kolaborasi total dan sinergi multisektor dari seluruh elemen bangsa dan negara sahabat.
Hal tersebut disampaikan HNW saat membuka secara resmi forum internasional peringatan International Day for Dialogue among Civilizations (Hari Dialog Antar Peradaban Internasional) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
"Isu perdamaian dunia dan ketertiban global ini sangat kompleks. Jika masing-masing bergerak sendiri-sendiri, apakah itu hanya legislatif, eksekutif saja, NGO, ormas keagamaan, atau perwakilan negara sahabat saja, maka perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai. Kita tidak bisa sendirian," ujar HNW di hadapan para diplomat dan tokoh lintas agama.
HNW mengapresiasi penyelenggaraan forum ini karena berhasil mengintegrasikan berbagai aktor penting yang memegang peran strategis dalam merealisasikan ketentuan konstitusi. Sinergi ini tercermin dari peta kehadiran peserta yang mencakup unsur legislatif (MPR, DPR, DPD), eksekutif (Kementerian Luar Negeri), organisasi keagamaan, hingga korps diplomatik.
"Forum ini sangat amat dipentingkan karena mendatangkan para tokoh terkait secara lengkap. Ada rekan-rekan legislatif, eksekutif dari Kemenlu, ormas keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, MATAKIN, HIKMAHBUDHI, PWI, KWI, serta para duta besar negara sahabat. Inilah bentuk kolaborasi nyata yang kita butuhkan," jelasnya.
Menurut HNW, wadah komunikasi seperti ini menjadi momentum luar biasa untuk menguatkan peran masing-masing sektor dalam menghentikan represi dan penjajahan yang saat ini masih terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.
Komitmen bersama ini dinilai krusial mengingat situasi keamanan global yang kian menantang. Berdasarkan koordinasi dengan Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia DPR/DPD RI, Ahmad Doli Kurniawan, Parlemen Indonesia menyoroti meluasnya krisis kemanusiaan akibat agresi Israel yang kini merembet dari Gaza ke Tepi Barat, Yerusalem, Masjidil Aqsa, hingga ke Lebanon dan Suriah.
Untuk menghadapi kompleksitas tersebut, HNW mengingatkan pentingnya mengawinkan peran institusi formal dengan gerakan moral masyarakat dunia. Ia mendorong optimalisasi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didukung oleh kekuatan parlemen internasional, negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ketokohan para pemimpin agama.
"Saat ini ada momentum besar di mana 153 negara telah resmi mengakui kemerdekaan Palestina di PBB. Parlemen Indonesia sendiri sangat aktif di Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membela hak-hak mereka. Namun, kerja-kerja diplomasi parlemen dan pemerintah ini harus terus dikuatkan oleh sinergi dari MUI, ormas keagamaan, dan komunitas global," tambah HNW.
HNW menegaskan bahwa semangat kolaborasi yang diusung Indonesia dalam forum ini memiliki akar yang tertanam kuat dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat hukum tertinggi negara yang tidak boleh diubah melalui amendemen apa pun.
Sikap teguh menjunjung tinggi konstitusi ini juga selaras dengan garis politik luar negeri yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Mudah-mudahan dari gedung MPR ini, landasan yang kokoh dan kuat berbasis kemerdekaan dan keadilan abadi ini dapat kita gaungkan bersama menjadi semangat besar perdamaian dunia," pungkas HNW sembari membuka acara secara resmi dengan bacaan basmalah.
Sebagai informasi, forum internasional yang digarap lewat kerja sama MPR, MUI, DPR, dan DPD RI ini mengusung tema "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia" dan mengemban lima misi utama.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, serta Duta Besar negara sahabat seperti Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah H. Amodi, Dubes Turki Talip Küçükcan, dan Dubes Timor Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares.
