Jakarta, MCNID.net--Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sedikitnya 39 daerah di Pulau Jawa terancam mengalami krisis air bersih parah akibat kemarau ekstrem. Menanggapi situasi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah segera mengambil tindakan ekstraordinari dengan membentuk komando darurat penanganan air bersih.
Puan menegaskan, dampak kekeringan yang kini melanda berbagai wilayah, seperti Banten hingga Jawa Timur, tidak boleh lagi ditangani secara parsial atau dianggap sebagai sekadar rutinitas musim kemarau tahunan.
“Pemerintah harus segera menetapkan penanganan krisis air bersih sebagai prioritas lintas kementerian bersama pemerintah daerah. Harus ada satu komando yang memastikan seluruh wilayah terdampak terdata, kebutuhan warga dihitung, sumber pasokan ditentukan, dan distribusi berlangsung setiap hari sampai akses air kembali pulih,” tegas Puan dalam keterangan resminya, Rabu (29/7/2026).
Mantan Menko PMK ini menambahkan bahwa sistem satu komando sangat krusial agar masyarakat tidak terlunta-lunta di tengah sekat-sekat koordinasi antarlembaga. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada statistik bantuan, tetapi juga memastikan air benar-benar sampai di tangan warga yang membutuhkan.
"Pemerintah harus mengetahui siapa warga yang belum menerima air, bukan hanya berapa banyak tangki yang telah diberangkatkan. Jangan sampai masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian," ujar Puan.
Guna mempercepat proses distribusi di daerah bersatus Awas kekeringan, Puan meminta Pemerintah memobilisasi seluruh kapasitas negara. Jika kemampuan armada daerah tidak mencukupi, instansi seperti TNI, Polri, BUMN, hingga perusahaan air minum harus dikerahkan secara terintegrasi dengan jadwal distribusi yang diumumkan secara terbuka setiap hari.
Selain ke pemukiman warga, Puan juga meminta tim komando darurat memberikan prioritas pasokan air bersih ke fasilitas umum yang vital, seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan panti sosial, guna mencegah munculnya krisis sanitasi dan ancaman penyakit baru.
"Masyarakat tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Air adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan, dan negara wajib hadir memenuhi hak dasar rakyatnya," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
