Jakarta, MCNID.net--Pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Inggris” memperkeruh ketegangan diplomatik yang kian memuncak antara kedua negara sekutu tersebut.
Pernyataan itu dilontarkan Netanyahu dalam podcast Israel Melech Blitzer Haim yang ditayangkan Kamis (13/8/2026). Saat mengkritik pemberitaan media Inggris mengenai tindakan Israel, Netanyahu membandingkannya dengan liputan positif pada Permath Enam Hari 1967.
"Coba cari pemberitaan seperti itu di Inggris saat ini, yang bisa saja Anda sebut sebagai Republik Islam Inggris," ujar Netanyahu. Ia juga merujuk pada klaim serupa terkait isu senjata nuklir untuk menegaskan penolakannya terhadap pengaruh Islamisme.
Sindiran tajam tersebut langsung memicu kecaman keras dari berbagai pihak di Inggris dan memperlebar jurang diplomatik yang sudah merenggang.
Pemimpin Movement for Progressive Judaism, Rabbi Charley Baginsky dan Rabbi Josh Lev, mengecam keras pernyataan Netanyahu dan menyebutnya berbahaya serta tidak bertanggung jawab di tengah meningkatnya sentimen perpecahan sosial.
"Perdana Menteri Netanyahu tidak berbicara atas nama umat Yahudi Inggris. Pernyataannya tidak mewakili kami," tegas mereka.
Kritik senada datang dari Gavin Barwell, mantan kepala staf Downing Street era PM Theresa May, yang me labeli ucapan Netanyahu sebagai bentuk Islamofobia terang-terangan. Sementara itu, Muslim Council of Britain (MCB) menyatakan bahwa retorika tersebut membuktikan perlunya pemerintah Inggris mengevaluasi kembali hubungan diplomasinya dengan Israel.
Rodwan Abouharb, profesor madya hubungan internasional di University College London, menilai sindiran ini menandai titik terendah baru dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian, ia menduga retorika keras Netanyahu lebih ditujukan untuk memperkuat koalisi politik domestiknya yang sedang retak.
Hubungan Israel dan Inggris terus memburuk sejak Partai Buruh berkuasa di London pada 2024.
Di bawah kepemimpinan Keir Starmer hingga kebijakan terkini yang diteruskan PM Andy Burnham, Inggris mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan militer dan politik Israel di antaranya menghentikan sementara pembahasan perdagangan bebas dan menangguhkan sejumlah lisensi ekspor senjata ke Israel.
Inggris mengikuti langkah Prancis menjatuhkan sanksi kepada dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Selain itu, Inggris resmi bergabung dengan sekutu Barat lainnya untuk mengakui kedaulatan negara Palestina.
Tidak hanya itu, PM Andy Burnham secara terbuka mendorong sanksi tambahan serta larangan perdagangan barang dari permukiman ilegal di Gaza. Sindiran Netanyahu tak hanya menegaskan retaknya ikatan historis kedua negara, tetapi juga makin menyulitkan upaya pemulihan hubungan diplomatik Inggris-Tel Aviv di tengah dinamika krisis kawasan yang terus memanas.
