Bogor, MCNID.net--Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, para ulama, serta tokoh masyarakat. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial guna merawat toleransi dan menjaga stabilitas keamanan nasional secara kolektif.


Instruksi tegas tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang berlangsung di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).


Menurut Presiden Prabowo, Polri tidak akan bisa menghadapi tantangan keamanan sendirian. Oleh sebab itu, penggandengan elemen keagamaan, termasuk Kementerian Agama dan para tokoh masyarakat, menjadi kunci utama untuk membangun ekosistem yang kondusif.


"Perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama lembaga pemerintah lainnya, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, akademisi, dan media," tegas Presiden Prabowo dalam amanatnya.


Presiden menjelaskan bahwa kekuatan utama dari stabilitas keamanan Indonesia berakar pada ekosistem yang penuh rasa saling menghormati antar-pemeluk agama. Ketika harmonisasi ini terjaga, maka rasa aman yang sejati akan langsung dirasakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari.


Dalam pandangan Kepala Negara, hakikat keamanan yang sesungguhnya melampaui statistik ketiadaan tindak kriminal. Keamanan yang hakiki adalah ketika seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya, termasuk beribadah, secara tenang dan damai.


"Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, perusahaan berani berinvestasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing," tambahnya. 


Di akhir pidatonya pada momentum bersejarah dua windu korps baju cokelat tersebut, Presiden Prabowo juga menitipkan pesan mendalam terkait penegakan hukum di tanah air. Ia menuntut seluruh aparat kepolisian untuk memberikan pelayanan yang humanis dan adil bagi setiap warga negara yang mencari kebenaran.


"Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab," pungkasnya.