Jakarta, MUI Digital — Di tengah pro dan kontra yang masih mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menilai program tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. 


Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, mengungkapkan satu dapur MBG mampu menyerap sekitar 20 hingga 30 tenaga kerja, bahkan menghidupkan usaha para pemasok dan petani di sekitarnya.


Menurut Ferry, kesimpulan tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan pengamatannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di daerah.


"Yang jelas, saya pernah datang ke satu daerah. Di samping menyediakan layanan makan bergizi gratis kepada masyarakat, MBG juga menyerap tenaga kerja. Kalau saya tanya, satu dapur itu sekitar 20 sampai dengan 30 orang. Itu saya tanyakan langsung kepada penyedia dapurnya," ujar Ferry kepada MUI Digital dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII hari kedua yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).


Ferry mengatakan dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada tenaga kerja yang bekerja di dapur. Rantai pasok program tersebut juga menciptakan peluang kerja baru bagi pelaku usaha yang menjadi pemasok bahan pangan.


"Kemudian dari situ juga ada supplier-nya. Waktu itu yang saya kunjungi, beliau menyuplai roti kering ke dapur. Supplier itu mempekerjakan tiga orang. Jadi, kalau dari perspektif itu, dari semua yang saya temui, MBG punya manfaat sangat besar bagi pelajar, masyarakat sekitar, tenaga kerja, termasuk supplier-nya," katanya.


Ferry menambahkan, apabila satu dapur bekerja sama dengan lebih banyak pemasok, termasuk petani, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan semakin besar.


"Kalau saya hitung, paling tidak selain 20 sampai 30 tenaga kerja di dapur, satu supplier saja sudah menyerap tiga orang. Kalau punya beberapa supplier, termasuk petani, maka serapan tenaga kerjanya besar," ujarnya.


Menurut Ferry, manfaat tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menempatkan MBG sebagai program unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia bahkan menyaksikan secara langsung dampaknya saat melakukan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta.


"Dari perspektif ekonomi, MBG ini sangat signifikan. Saya lihat betul waktu visit di daerah Jogja. Kita bisa melihat secara nyata bagaimana MBG memberikan manfaat bagi pelajar, masyarakat sekitar, maupun UMKM dan petani yang ada di sekitar dapur," tuturnya.


Menanggapi anggapan sebagian masyarakat bahwa MBG turut mendorong kenaikan harga bahan pangan, Ferry menegaskan pemerintah terus menjaga stabilitas inflasi melalui pengendalian pasokan dan distribusi komoditas.


"Kita berupaya menjaga inflasi, terutama inflasi pangan, agar tetap terjaga. Kita memastikan supply dan demand komoditas pangan tetap seimbang. Sehingga, apakah ada dapur MBG atau momentum lain seperti Lebaran, kita harapkan harga tetap stabil," katanya.


Ferry menjelaskan pemerintah menargetkan inflasi umum tetap berada di kisaran maksimal 3,5 persen, sedangkan inflasi pangan dijaga tidak melebihi 5 persen.


"MBG memang salah satu tambahan demand di masyarakat. Tetapi sekarang kita coba jaga inflasi tetap 3,5 persen, kemudian inflasi pangan maksimal 5 persen. Biar petaninya sejahtera, masyarakat juga tetap bisa mengakses bahan pangan," ujarnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga mengapresiasi penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut penting untuk menyerap berbagai masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus tindak lanjut pemerintah.


"Kami sangat welcome dengan adanya Kongres Umat Islam ini. Dari sini kita bisa tahu harapan masyarakat terhadap pemerintah, apa yang perlu diperbaiki. Kalau ada hal yang bisa kita tindak lanjuti, tentu akan kita kerjakan. Yang penting umat sejahtera. Kalau umat Islam sejahtera, masyarakat Indonesia pasti sejahtera juga," ujarnya.