Jakarta, MCNID.net--Maraknya tindak kejahatan jalanan seperti perampokan, pencurian, hingga aksi pembegalan yang meresahkan warga di berbagai daerah memicu perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat meningkatkan kewaspadaan dan perketat pengamanan di lapangan.
Yusril menegaskan bahwa kehadiran dan kesiapsiagaan aparat kepolisian sangat krusial untuk mengembalikan rasa aman masyarakat serta menutup celah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh warga yang merasa terancam.
"Polisi perlu meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Jika negara gagal memberikan rasa aman dari tindak pencurian, perampokan, dan pembegalan, maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri juga akan meningkat," tegas Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Yusril, eskalasi kejahatan jalanan dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang kompleks, mulai dari dinamika sosial, ekonomi, hingga kondisi psikologis. Namun, aspek penegakan hukum dan perlindungan warga dari pihak kepolisian tidak boleh kendur dan harus dijalankan secara terkoordinasi serta terstandar.
Guna memastikan penanganan yang solid di lapangan, Menko Kumham Imipas berencana segera menggelar Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rakor tersebut difokuskan untuk menyusun strategi komprehensif dalam menindak serta mencegah maraknya begal dan perampokan.
Langkah ini nantinya tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum semata, tetapi juga kementerian teknis hingga lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menghadirkan penanganan kejahatan jalanan yang tegas, terukur, dan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
