Jakarta, MCNID.net--Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengingatkan kepada seluruh masyarakat internasional dan elemen bangsa bahwa bantuan kemanusiaan yang selama ini disalurkan ke Palestina sifatnya hanyalah pemenuhan kebutuhan sementara.
Menurutnya, fokus utama yang paling esensial dan mendasar bagi pembebasan rakyat Palestina adalah pengakuan serta perwujudan kemerdekaan yang utuh.
Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Cholil saat diwawancarai oleh awak media di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026). Kiai Cholil menekankan bahwa krisis yang dialami rakyat Palestina bukan sekadar masalah krisis pangan atau bencana kemanusiaan biasa, melainkan persoalan penjajahan yang membutuhkan penyelesaian di tingkat akar masalah.
"Jadi Palestina bukan hanya butuh bantuan, tapi bukan hanya butuh makanan atau kemanusiaan, tapi butuh bantuan untuk kemerdekaannya. Ini yang lebih asasi daripada yang lain. Jadi kalau bantuan kemanusiaan, makan, minum itu hanyalah bantuan sementara. Bantuan untuk selamanya bagi kita adalah dukungan bagaimana Palestina itu bisa merdeka," ujar Kiai Cholil.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menjelaskan bahwa pasokan logistik, makanan, dan obat-obatan memang sangat diperlukan untuk menyambung hidup masyarakat yang sedang dilanda konflik.
Namun, Rais Syuriah PBNU ini menegaskan bahwa bantuan fisik tersebut tidak akan pernah menyelesaikan penderitaan rakyat Palestina jika hak dasar mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat terus diabaikan.
Oleh karena itu, ulama kelahiran Madura pada 1 Juni 1975 ini mendorong dukungan politik, diplomasi, serta solidaritas global untuk menghentikan pendudukan menjadi bantuan yang sifatnya permanen dan berdampak panjang.
Lebih lanjut, CEO Amanah Zakat ini menilai bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia, mulai dari jajaran pemerintah, tokoh agama lintas iman, hingga lintas suku, memiliki sikap yang sangat padu dan konsisten dalam menyuarakan hak-hak kemerdekaan Palestina.
Hal ini tercermin dari berbagai aksi nyata serta langkah kebijakan yang diambil oleh berbagai ormas keagamaan maupun pemerintah. Dalam kesempatan ini, Kiai Cholil menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Pemerintah Indonesia yang peka terhadap sensitivitas isu Palestina.
Salah satunya adalah keputusan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama pihak Kepolisian yang menolak izin penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, beserta grup musiknya di Jakarta. Hal ini dinilai sangat tepat mengingat musisi bersangkutan memiliki rekam jejak pernyataan publik yang mendukung aksi militer Israel.
Salah satunya adalah keputusan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama pihak Kepolisian yang menolak izin penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, beserta grup musiknya di Jakarta. Langkah tersebut dinilai sangat tepat mengingat musisi bersangkutan memiliki rekam jejak pernyataan publik yang mendukung aksi militer Israel.
"Pemerintah saya pikir sudah peka terhadap apa yang akan terjadi di Indonesia ketika ini diizinkan akan menyulut kerusuhan, akan menyulut mungkin ketidakstabilan karena masyarakat akan meluapkan kemarahannya. Jadi kami mengapresiasi atas kepekaan pemerintah yang tidak memberi izin terhadap seluruh aktivitas apa pun yang berkenaan dengan dukungan pada Israel, terhadap apa pun yang menghambat kemerdekaan Palestina," tegasnya.
