Jakarta, MCNID.net--Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mendatang dipastikan tetap menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

​Sistem AHWA ini menyerahkan mandat pemilihan tertinggi di lingkungan Syuriyah PBNU kepada majelis yang terdiri dari sembilan ulama sepuh, alim, dan kharismatik.

​"Kalau yang Rais Aam, jelas sudah menggunakan AHWA yang akan dijaring ulama-ulama sepuh, karismatik yang akan memilih Rais Aam. Bisa saja dari AHWA sendiri atau dari luar AHWA," ujar Kiai Cholil, Kamis (6/8/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok tersebut menjelaskan bahwa para anggota AHWA nantinya dipilih langsung oleh muktamirin dari jajaran pengurus cabang dan wilayah. Kriteria anggota AHWA diatur ketat dalam AD/ART NU, antara lain beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, adil, berintegritas, tawadhu, wara', serta memiliki pengaruh luas.

Setelah kesembilan anggota AHWA terpilih, mereka akan bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan figur yang paling layak memangku jabatan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi keagamaan dan penentu arah kebijakan PBNU.

​Mekanisme AHWA ini bukanlah hal baru di tubuh organisasi. Sistem musyawarah mufakat oleh para kiai sepuh tersebut telah diterapkan secara konsisten sejak Muktamar ke-33 NU di Jombang pada tahun 2015 dan dilanjutkan pada Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021.

Di sisi lain, Kiai Cholil membeberkan bahwa penetapan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU (Tanfidziyah) saat ini masih berproses dinamik. Berbeda dengan posisi Rais Aam yang sudah pasti menggunakan AHWA, tata cara pemilihan Ketua Umum masih menggodok dua opsi, yakni sistem penjaringan sembilan kandidat inti untuk ditunjuk Rais Aam, atau tetap menggunakan pola pemungutan suara langsung yang mensyaratkan persetujuan Rais Aam terpilih.

Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Forum tertinggi organisasi ini tidak hanya memunculkan kepemimpinan baru Syuriyah dan Tanfidziyah, tetapi juga menegaskan kembali ciri khas NU dalam memisahkan peran kepemimpinan ulama dan pelaksana harian organisasi.