Jakarta, MCNID.net--Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, KH Samsul Ma’arif, mengingatkan agar semua pihak mewaspadai celah praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia menilai, potensi transaksi politik kini tidak lagi diberikan secara langsung kepada para pemilih atau anggota ahlul halli wal ‘aqdi (AHWA), melainkan rawan menyusup melalui perantara di lingkaran terdekat kandidat.
Kiai Samsul Ma'rif menegaskan, para kiai yang terpilih masuk dalam forum AHWA pada dasarnya memiliki integritas tinggi dan sulit dipengaruhi modal finansial. Namun, pengawasan tetap harus diperketat terhadap orang-orang di sekeliling calon maupun peserta Muktamar.
“Saya masih meyakini anggota AHWA itu murni tidak akan mempan dengan politik uang. InsyaAllah tidak,” ujar KH Samsul Ma’arif dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Stop Politik Transaksional di Muktamar NU di Kafe Trisnoku, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Meski begitu, Kiai Samsul Ma'rif mengingatkan agar kewaspadaan tidak mengendor. Menurutnya, kerawanan utama justru muncul dari pihak-pihak yang menjadi penghubung atau perantara aliran dana.
“Yang perlu diantisipasi justru kalau ada pihak-pihak di sekitar calon, termasuk gus-gus (anak kiai), yang kemudian mengatur atau menjadi perantara. Jadi politik transaksional kepada anggota AHWA bisa saja dilakukan melalui pihak lain,” jelasnya.
Selain mengantisipasi perantara politik, Kiai Samsul Ma'rif menekankan pentingnya mendiskusikan seluruh potensi celah politik uang dan isu intervensi pihak luar secara terbuka sebelum Muktamar berlangsung. Menurutnya, langkah pencegahan sejak dini dinilai krusial agar proses regenerasi kepemimpinan NU tetap bersih dan bermartabat.
