Jakarta, MCNID.net--Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional, khususnya bagi pasien BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Puan Maharani menyusul maraknya sorotan publik atas insiden nirempati oknum tenaga kesehatan (nakes) serta kendala antrean rawat inap yang dialami pasien BPJS.
Puan menilai rentetan peristiwa tersebut, mulai dari keluhan keterlambatan layanan rawat inap, aksi perundungan (bullying) oknum nakes di media sosial, hingga berujung pada meninggalnya pasien, menunjukkan adanya masalah fundamental yang melampaui perilaku individu.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Negara harus memastikan tidak ada pasien yang merasa ditinggalkan,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Puan mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi standar pelayanan pasien gawat darurat serta tata kelola ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem informasi kapasitas layanan secara nasional agar pasien tidak dihadapkan pada ketidakpastian saat membutuhkan penanganan medis segera.
Lebih lanjut, Ketua DPR RI menegaskan bahwa tolok ukur kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas ketersediaan fasilitas atau pembiayaan JKN, melainkan juga dari kemampuan sistem memastikan setiap warga negara diperlakukan secara cepat, manusiawi, dan bermartabat tanpa diskriminasi status kepesertaan.
