Jakarta, MCNID.net--Anggota Komisi Organisasi sekaligus Tim Perancang Materi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Idy Mujayyad, mendorong penerapan mekanisme Ahlul Halli wal 'Aqli (AHWA) secara penuh dalam agenda pemilihan kepemimpinan Muktamar NU mendatang.
Menurutnya, pemilihan kepemimpinan NU melalui AHWA menjadi solusi konkret untuk meminimalisir residu politik transaksional dan menjaga marwah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Sekretaris Jenderal Majelis Alumni IPNU ini menilai, model pemilihan langsung dengan sistem one man, one vote berisiko tinggi memicu pembelahan internal serta membukakan pintu bagi praktik money politic. Dengan mengembalikan proses pemilihan kepada otoritas keulamaan melalui AHWA, NU diharapkan dapat menekan dampak negatif dari kontestasi politik praktis.
"Sistem pemilihan langsung itu tidak ada pengetrapannya dalam tradisi organisasi keagamaan. Kita ingin mengembalikan otoritas ini kepada para ulama. Melalui mekanisme AHWA, kita berikhtiar meminimalisir residu politik transaksional yang berpotensi merusak ikatan jam'iyyah," ujar Idy dalam sebuah podcast dikutip MCNID, Rabu (12/8/2026).
Idy menjelaskan bahwa gagasan ini didasari pada kaidah fikih _Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih_ yakni mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan.
Selain itu, prinsip _Akhaffudh dhararain_ mengambil risiko yang paling ringan di antara dua pilihan juga menjadi pijakan utama Tim Perancang Materi Organisasi dalam menyusun draf mekanisme Muktamar ke-35 NU.
Pimpinan Baznas RI ini menyadari bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna tanpa celah. Namun, berdasarkan evaluasi dan pengalaman dari gelaran muktamar sebelumnya, sistem AHWA dianggap sebagai metode terbaik untuk menjaga martabat serta keutuhan organisasi Nahdliyin.
Guna memastikan objektivitas dan legitimasi draf rancangan ini, Idy menegaskan keterbukaan panitia untuk membawa wacana tersebut ke ruang diskusi publik. Pihaknya berencana menghadirkan para akademisi dan pakar dari luar internal NU dalam forum pra-Muktamar untuk mengkaji gagasan ini secara rasional dan objektif.
"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi. Di agenda pra-Muktamar nanti, kita ingin melibatkan para pakar dan akademisi agar ide ini dikaji secara ilmiah dan jernih. Sejauh ini, respons dari berbagai pengurus wilayah maupun daerah, seperti PWNU DIY hingga PCNU Pekalongan Raya, memberikan sinyal positif dan setuju terhadap formula ini," ungkapnya.
