Jakarta, MCNID.net--Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai dugaan praktik politik uang atau politik transaksional dalam ajang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sesuatu yang sangat ironis. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU dinilai harus menjadi teladan moral dan terbebas dari kepungan transaksi politik kekuasaan.
"Kalau isu tentang money politics, soal bisyarah, transaksi partai, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa. Akan tetapi, kalau ini terjadi pada organisasi sosial keagamaan, dan ini adalah organisasi Islam terbesar, tentu agak sangat ironis," tegas Adi dalam diskusi bertajuk "Stop Politik Transaksional di Muktamar NU" di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Adi mewanti-wanti agar persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak membuat organisasi ini melenceng dari khittah keumatannya. Menurutnya, jika NU terjebak dalam pragmatisme politik, hal itu akan menggerus marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga sosial keagamaan tersebut.
Ia menegaskan NU sebaiknya memusatkan perhatian penuh pada persoalan sosial dan keagamaan, alih-alih ikut larut dalam perebutan kekuasaan politik praktis.
"Kalau NU agak sedikit cawe-cawe dan genit dengan urusan-urusan di luar keagamaan, sosial, keumatan, misalnya politik, ya sudah NU jadi partai politik saja. Jelas dan lebih terbuka orientasinya pada kekuasaan," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali turut mengingatkan para kandidat pimpinan PBNU agar tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Menurutnya, calon pimpinan ideal harus memiliki visi masa depan, gagasan yang matang, serta mampu mengorkestrasi potensi besar yang dimiliki NU.
Adapun helatan Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
