Jakarta, MCNID.net--Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) guna memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah kolaboratif ini diambil untuk menekan risiko kecelakaan kerja hingga potensi keracunan makanan di lapangan.
Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar ini mengakui bahwa peran aktif kepala daerah sangat krusial dalam mengawal keberlangsungan program MBG di tingkat lokal. Menurutnya, pemda merupakan garda terdepan yang paling cepat merespons dinamika yang terjadi saat pelaksanaan program.
"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik dalam mendukung pelaksanaan program hingga penanganan jika terjadi kendala, termasuk keracunan," ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Bersama Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Sudaryono menegaskan, BGN tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan lintas sektor di daerah, khususnya dari Dinas Kesehatan setempat, sangat dibutuhkan untuk memastikan kelayakan, higienitas, serta standar gizi makanan yang dibagikan kepada para penerima manfaat.
Sependapat dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong seluruh jajaran pemda untuk mengoperasionalkan dukungan secara konkret. Kemendagri siap memfasilitasi jalur komunikasi dan koordinasi agar pengawasan di tingkat daerah berjalan optimal.
Mendagri meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Misalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta Tito untuk berperan aktif mengawasi aspek higienitas dan sanitasi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Selain itu, Tito meminta Dinas Pendidikan untuk bertanggung jawab atas akurasi pendataan siswa penerima manfaat serta mengawasi proses distribusi di lingkungan sekolah.
"Intinya, BGN meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi tersebut," tegas Tito.
Selain menggandeng birokrasi daerah, BGN juga menyatakan keterbukaannya untuk melibatkan masyarakat umum hingga orang tua siswa dalam mengawasi kualitas makanan secara langsung. Dengan pengawasan berlapis ini, pelaksanaan MBG diharapkan tak hanya tepat sasaran tetapi juga aman bagi kesehatan anak-anak.
