Jakarta, MCNID.net--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pencapaian signifikan pada sektor jasa keuangan nasional. Tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2026 resmi melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus menembus di atas rata-rata standar negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen, melampaui target RPJMN sebesar 69,35 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan sukses menyentuh angka 93,61 persen, melewati target pemerintah yang dipatok pada angka 93 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan lompatan besar dalam pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan di Indonesia.
“Kalau kita melihat standar dari negara-negara OECD, jelas sekitar 63 persen indeks literasi. Jadi sebetulnya angka-angka yang kita capai itu sudah sangat tinggi dan melampaui target RPJMN,” ujar Friderica dalam konferensi pers Hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Survei tahunan ini merupakan kolaborasi strategis antara OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pendataan dilakukan sepanjang 26 Januari hingga 18 Februari 2026 dengan menjangkau 75.000 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Proses wawancara mengintegrasikan teknologi modern Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile untuk menjamin akurasi data di lapangan.
BPS mencatat bahwa akses dan pemahaman keuangan mengalami pertumbuhan positif di seluruh wilayah, meski masih terdapat ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Data BPS menyebut literasi keuangan di perkotaan mencatatkan indeks sebesar 72,54 persen, sementara pedesaan berada di angka 64,42 persen. Sementara inklusi keuangan di wilayah perkotaan mencapai 95,47 persen (naik 0,99 basis poin), sedangkan pedesaan menyentuh 90,39 persen (naik 0,36 basis poin).
“Indeks inklusi keuangan 2026, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasari.
Amelia menjelaskan, berdasarkan gender, indeks literasi laki-laki sebesar 69,61 persen dengan tingkat inklusi mencapai 93,73 persen. Sementara perempuan, indeks literasi berada di angka 69,54 persen dengan tingkat inklusi mencapai 93,49 persen.
Di sisi instrumen layanan, pemahaman masyarakat terhadap keuangan konvensional berada pada tingkat 69,57 persen. Sementara itu, pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen.
Angka ini menunjukkan potensi ruang pertumbuhan yang masih sangat luas bagi penetrasi industri keuangan syariah nasional ke depannya.
