Jakarta, MCNID.net--Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, mengingatkan pentingnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga independensi dan independensi politiknya.
Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur, Lukman Hakim menekankan agar pimpinan dan pengurus NU tetap menjaga jarak yang seimbang, baik dengan pihak pemerintah maupun partai politik.
Langkah ini dinilai sangat krusial agar NU dapat terus menjalankan perannya secara optimal sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang independen, kritis, serta konsisten mengawal kemaslahatan bangsa.
"Relasi NU dan Negara/Pemerintahan haruslah tetap berjarak. NU tak boleh terlalu dekat sehingga melekat dengan pemerintah, tetapi juga tak boleh terlalu jauh sehingga terpisah sama sekali dari negara," tegas Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Lukman menjelaskan bahwa hubungan ideal antara NU dan pemerintah adalah simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan, namun tetap mengusung prinsip checks and balances (saling mengimbangi dan mengontrol).
Lukman menegaskan bahwa NU harus bertindak sebagai penjaga negara yang berperan menyeimbangkan kebijakan pemerintah demi kepentingan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Menurutnya, prinsip menjaga jarak ini tidak hanya berlaku dalam hubungan dengan lembaga eksekutif, melainkan juga terhadap peta politik praktis. Tokoh NU ini menggarisbawahi pentingnya keterjarakan yang setara dengan seluruh kekuatan politik yang ada di Tanah Air.
"Demikian pula relasi NU dengan partai politik. NU harus terus mampu berdiri pada posisi yang berjarak sama dengan setiap partai politik yang ada," lanjutnya.
Lukman menilai bahwa sikap netral dan independen ini menjadi modal dasar bagi NU untuk menyuarakan aspirasi publik secara objektif.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat sipil, Lukman menekankan bahwa NU dituntut untuk tetap kritis dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan kebangsaan, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers, praktik otoritarianisme, militerisasi ranah sipil, perusakan lingkungan, hingga masalah ketimpangan sosial-ekonomi dan pengangguran.
Dengan menjaga positioning politik yang seimbang, Lukman berharap Muktamar ke-35 NU di Jombang nantinya melahirkan kepemimpinan dan arah kebijakan organisasi yang benar-benar berfokus pada perkhidmatan bagi umat dan kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia.
