Jakarta, MCNID.net--Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa seorang pemimpin di setiap tingkatan wajib memiliki legacy atau peninggalan karya nyata yang kebermanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh umat dan organisasi.
Pesan tersebut disampaikannya dalam forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) Majelis Alumni IPNU bertajuk “Kepemimpinan NU yang Adaptif terhadap Perubahan Sosial” di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
"Seorang pemimpin, baik memimpin rumah tangga, organisasi, maupun negara, harus punya legacy atau tinggalan. Hukumnya wajib. Jangan sampai tidak punya peninggalan yang bermanfaat," ujar Kiai Marsudi di hadapan para alumni dan kader muda NU.
Merujuk pada konsep Fiqhud Daulah, Kiai Marsudi menjelaskan tiga tatanan utama dalam berorganisasi dan bernegara, yaitu lit Ta'lif (membangun ide/gagasan), lil Jam'i (menyatukan perbedaan), serta wat Ta'awuni 'ala Asybaabil Ma'isyah (bekerja sama demi kesejahteraan).
Secara khusus pada aspek lit Ta'lif, ia menyoroti pentingnya merancang program kerja strategis yang berdampak konkret sejak awal masa kepemimpinan, seperti melalui forum muktamar, alih-alih sekadar mengandalkan janji manis atau retorika semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan pimpinan terletak pada konsistensi eksekusi hingga menjadi karya nyata.
Kiai Marsudi mencontohkan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal PBNU yang menginisiasi program pencetakan 1.000 Doktor. Program yang bermula dari langkah sederhana tersebut terbukti terealisasi berkat eksekusi yang terarah.
"Betapapun kecil suatu program, kalau diniati dengan baik dan dilaksanakan secara jelas, ia akan menjadi besar dan nyata hasilnya," tegas Pendiri dan Ketua Dewan Pertimbangan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) ini.
Selain menekankan kewajiban meninggalkan legacy, Pengasuh Pondok Pesantren Ekonomi Darul Uchuwah ini juga mengimbau para pemimpin untuk mengedepankan musyawarah dan menghindari gaya kepemimpinan otoriter yang dapat merusak tatanan organisasi.
Acara Silatnas Majelis Alumni IPNU ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama, di antaranya Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh, Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar, Pengasuh Ponpes API Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, serta Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Masykuri Abdillah.
Forum ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk melahirkan kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan berorientasi pada karya nyata menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama.
