Jakarta, MCNID.net--Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin, memberikan peringatan keras kepada seluruh warga dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) agar bersikap bijaksana serta tidak saling berebut dalam pengelolaan konsesi tambang.
Kiai Ma'ruf mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara berhati-hati agar tidak memicu perpecahan internal maupun masalah hukum di kemudian hari.
Pesan tegas tersebut disampaikan Kiai Ma’ruf Amin saat menjadi narasumber dalam forum Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi yang digelar oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) bersama MPR RI di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Dalam paparannya mengenai upaya memakmurkan Tanah Air (‘imaratul wathan), Wakil Presiden ke-13 RI ini menegaskan bahwa pembangunan dan pengolahan kekayaan alam merupakan bagian dari amanah keagamaan.
Menurutnya, sumber daya alam Indonesia adalah penopang kehidupan (muqawwimatul hayat) yang patut disyukuri, namun pemanfaatannya tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian.
"Hati-hati sama tambang. Jangan sampai kita kena jerat tambang. Jangan rebutan tambang," kata Kiai Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima MCNID.net, Senin (10/8/2026).
Lebih lanjut, mantan Rais Aam PBNU tersebut menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan organisasi (jam'iyah) di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengingatkan agar peluang pengelolaan ekonomi, termasuk di sektor pertambangan, tidak justru merusak bingkai kerukunan dan persatuan yang selama ini menjadi fondasi utama gerakan NU.
Menurut Kiai Ma’ruf, kepemimpinan dan warga NU ke depan harus mampu menjalankan prinsip al-islah, yakni mendamaikan, menyatukan, serta melakukan perbaikan gerakan. Kunci utama keberhasilan organisasi berada pada prinsip takdimu mashlahatil jam’iyah ‘ala mashlahatil fardiyah wa at-tha’ifiyah (mendahulukan kemaslahatan organisasi ketimbang kepentingan individu atau kelompok).
Kiai Ma'ruf menambahkan, dorongan agar NU mandiri secara ekonomi sebenarnya telah dicetuskan para ulama sejak lama melalui gerakan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pengusaha).
Namun, kemandirian ekonomi tersebut harus dibangun di atas landasan inovasi, pendidikan, dan pengelolaan yang beretika, seperti pengembangan teknologi, irigasi, serta hilirisasi yang berkeadilan.
