Jakarta, MCNID.net--Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal, membeberkan kriteria kepemimpinan ideal yang dibutuhkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2026-2031.
Menurut akademisi dari UIN Jakarta dan Universitas Islam Depok ini, NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia memerlukan sosok nakhoda yang mampu menyatukan seluruh elemen warga nahdliyin, bukannya justru memperuncing fragmentasi di internal organisasi.
Syukron Jamal menilai bahwa dengan struktur sosial NU yang sangat luas dan kompleks, tantangan kepemimpinan PBNU ke depan tidak lagi sederhana. Oleh karena itu, Syukron merumuskan sedikitnya enam kualitas utama yang wajib dimiliki oleh calon Ketua Umum PBNU.
"NU tidak membutuhkan ketua umum yang paling kuat secara politik, tetapi membutuhkan pemimpin yang paling kuat secara moral, intelektual, dan memiliki kemampuan untuk menyatukan," ujar Syukron Jamal, Sabtu (22/8/2026).
Pertama, kata dia, akar keulamaan dan pesantren yang kuat. Ketua Umum PBNU harus memahami tradisi keilmuan, sanad intelektual, kultur pesantren dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Menurutnya, hal ini merupakan basis legitimasi kultural NU.
Kedua, kapasitas manajerial dan organisatoris. Syukron Jamal menilai, NU hari ini adalah organisasi yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, diperlukan kemampuan mengelola organisasi modern, tata kelola, kaderisasi, pendidikan, ekonomi, teknologi dan transformasi digital.
"Ketiga, visi kebangsaan yang kuat. NU tidak boleh terjebak menjadi organisasi yang hanya sibuk dengan urusan internal. NU mempunyai sejarah panjang dalam menjaga NKRI, demokrasi, pluralitas dan kehidupan kebangsaan," ungkapnya.
Keempat, independensi terhadap kekuasaan politik. Ini sangat penting. Menurutnya, NU boleh berhubungan dengan semua kekuatan politik, tetapi tidak boleh kehilangan otonomi moral dan organisatorisnya.
Syukron Jamal menilai, secara sosiologis, kekuatan NU justru terletak pada kemampuannya menjadi kekuatan masyarakat sipil yang relatif independen dari negara maupun partai politik.
Kelima, kapasitas intelektual dan wawasan global. Syukron Jamal menuturkan, tantangan NU ke depan bukan hanya soal fikih dan organisasi, tetapi juga artificial intelligence, perubahan iklim, geopolitik, ekonomi digital, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan dan masa depan generasi muda.
Keenam, dan menurut saya paling penting, kemampuan menjadi pemersatu setelah Muktamar. Syukron merangkum bahwa figur ideal untuk menahkodai PBNU adalah mereka yang mengombinasikan otoritas keagamaan, pengalaman organisatoris, wawasan internasional, serta gaya komunikasi publik yang mumpuni.
"Jadi, saya cenderung kepada figur yang mempunyai kombinasi otoritas keagamaan, kapasitas intelektual, pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi publik, jaringan nasional-internasional, serta watak moderat dan rekonsiliatif. Sederhananya NU tidak membutuhkan ketua umum yang paling kuat secara politik, tetapi membutuhkan pemimpin yang paling kuat secara moral, intelektual dan kemampuan menyatukan," tuturnya.
Dalam pandangannya, sejumlah nama potensial yang mencuat di bursa kepemimpinan PBNU 2026–2031. Di antaranya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (petahana), Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah KH M Cholil Nafis.
Kemudiaan, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2005–2007 Hery Haryanto Azumi (Gus Hery), Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar.
