Jakarta, MCNID.net--Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan baik dan lancar. Kendati demikian, ia meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus memperkuat kesiapan pelayanan di tingkat daerah agar kualitas penyelenggaraan haji berikutnya dapat semakin ditingkatkan.
Pujian tersebut disampaikan Wachid berdasarkan laporan kepuasan yang diterima langsung dari para jamaah di daerah. Menurutnya, pencapaian positif pada musim haji tahun ini harus dipertahankan sekaligus dijadikan pijakan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
"Bahkan menurut laporan dari para jamaah haji yang kami terima dari beberapa daerah, menyatakan ini sangat puas. Jadi kami mohon ini untuk langkah ke depan, untuk menjadikan satu perbaikan lagi," ujar Abdul Wachid dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Meski memberikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan di Tanah Suci, Komisi VIII DPR RI memberikan catatan kritis terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana di tingkat kabupaten/kota. Wachid menyoroti masih banyaknya Kantor Urusan Haji di daerah yang kekurangan personel, bahkan belum memiliki kantor fisik tersendiri.
Kondisi ini salah satunya ditemukan di Jawa Tengah, yang notabene merupakan salah satu provinsi dengan jumlah jamaah haji terbesar. Wachid mencontohkan situasi di Kabupaten Temanggung di mana kantor pelayanan masih menyewa tempat dan kekurangan staf. Sementara di Kabupaten Kudus, fasilitas kantor sudah ada tetapi hanya didukung oleh dua orang personel.
"Ini sampai sekarang ini tenaga di bawah, ini menjerit, jadi tolong Pak Menteri segera ambil tindakan ini untuk memenuhi daripada SDM yang ada di masing-masing kantor," tegasnya.
Menurut Wachid, pembenahan SDM di tingkat daerah sangat mendesak karena seluruh tahapan awal penyelenggaraan haji, mulai dari pendaftaran, pengurusan paspor, hingga proses pelunasan biaya haji sangat bergantung pada pelayanan operasional di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Ia berharap Kementerian Haji dan Umrah dapat segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan personel tersebut, sehingga pelayanan kepada jemaah haji dapat berjalan optimal sejak dari daerah asal hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.
