Jakarta, MCNID.net--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) yang tangguh dan adaptif (future-ready).
Langkah krusial ini untuk mengantisipasi dinamika lanskap risiko global yang kian kompleks, khususnya terkait penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan ancaman siber.
Pesan tersebut ditegaskan dalam ajang Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menjelaskan bahwa perkembangan risikoglobal saat ini bergerak sangat cepat. Kerentanan siber, potensi penyalahgunaan teknologi AI, volatilitas geopolitik, hingga perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi industri keuangan.
“Lanskap risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks. Tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Sophia dalam Siaran Pers yang dikutip Kamis (16/7/2026).
Ia menambahkan, penerapan tata kelola yang kuat merupakan kunci utama untuk memastikan setiap kebijakan berlanjut menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Hal ini sekaligus sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah terkait penguatan reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik demi mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan tata kelola di era digital ini turut mendapat sorotan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mewakili Menkomdigi menekankan bahwa percepatan teknologi harus diimbangi dengan regulasi dan batas mitigasi risiko yang matang.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan menjadi fondasi yang membangun kepercayaan, sehingga kepatuhan menjadi pendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan,” ujar Edwin.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menambahkan bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global.
Forum RGS 2026 yang diselenggarakan secara hybrid ini sukses menarik perhatian lebih dari 20.000 peserta, mulai dari pimpinan lembaga keuangan, regulator, hingga akademisi. Diskusi ini menghadirkan para pakar GRC internasional dan domestik, termasuk perwakilan dari Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, BCA, BTN, hingga University of Antwerp.
Guna memperkuat kepercayaan digital (digital trust) di masa depan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema "Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future".
Kompetisi tersebut berhasil menjaring 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Raihan ini mencerminkan tingginya antusiasme generasi muda dalam merumuskan gagasan tata kelola berbasis etika dan teknologi demi menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.
